Seperti yang dilangsir Inilah.com yang mengutip pernyataan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani di gedung DPR, Kamis (31/1) “Ini adalah dalam rangka yang bisa saja mengalihkan isu dari kasus korupsi besar lainnya, seperti Century, BLBI, Hambalang dan lainnya,” .
Menurutnya kasus yang menjerat LHI belum tentu benar. Karena itu, KPK dan masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun begitu, proses hukum yang berjalan di KPK harus dihargai agar berjalan sesuai prosedur. Sebaliknya, hukum juga memberikan pembelaan terhadap Luthfi. “Biarkan Pak Luthfi memberikan pembelaan, biarkan hukum yang membuktikan,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Tidak hanya diduga mengalihkan soal Korupsi besar , ada juga sebagian menduga untuk mengalihkan kasus "PAJAK KELUARGA ISTANA" ,sebagaimana yang dilangsir oleh Rakyat Merdeka Online ini :
"Rumor pengalihan isu di balik penangkapan empat orang oleh KPK di Jakarta tadi malam berhembus. Isu yang coba ditutupi, diduga, adalah perkara pajak keluarga orang nomor satu republik ini, keluarga Yudhoyono.
Laporan mengenai dugaan skandal pajak keluarga SBY itu dinaikkan oleh harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post, hari ini. Di halaman versi website dari harian tersebut, diungkap sebagian dokumen pajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua putranya, Mayor TNI Agus Harimurti dan Edhie "Ibas" Baskoro.
Dokumen yang diperoleh oleh The Jakarta Post menunjukkan pendapatan Yudhoyono pada 2011. Dia menerima Rp 1,37 miliar (US$ 143.000) selama tahun itu sebagai Presiden, selain Rp 107 juta dalam pendapatan dari royalti.
Validitas dokumen-dokumen yang diperoleh The Jakarta Post itu dikonfirmasi oleh sumber-sumber di Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen lanjut mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 Presiden Yudhoyono membuka rekening bank senilai Rp 4,98 miliar dan US$ 589.188. Namun, tidak ada rincian spesifik untuk dana tersebut. The Jakarta Post tidak dapat memperoleh data pengembalian pajak Presiden.
Dokumen-dokumen juga mengungkapkan bahwa Agus Harimurti membuka empat rekening bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar. Tidak ada informasi dari mana penghasilan itu diperoleh. Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, namun tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.
Sedangkan Ibas Yudhoyono, menurut dokumen, sampai 2010 memperoleh Rp 183 juta sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi senilai Rp 900 juta dengan PT Yastra Capital, setoran tunai sebesar Rp 1,59 miliar dan setara kas sebesar Rp 1,57 miliar. Ibas tidak menyatakan setiap penghasilan tambahan, seperti pembayaran dividen, sumbangan, saham atau hasil investasi. Dia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar yang dilaporkan pada tahun 2010, termasuk sebuah mobil Audi Q5 SUV senilai Rp 1,16 miliar. Dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat aset Ibas senilai Rp 4,42 miliar di tahun 2009.
Sejumlah pesan berantai lewat blackberry dan akun jejaring sosial memunculkan isu bahwa ada upaya mengalihkan isu tersebut dengan berbagai cara. Disebutkan pula, ada upaya dari kalangan "internal Istana" untuk mencegah pemuatan laporan investigatif itu hingga menit-menit terakhir sebelum naik cetak.
Dugaan semacam ini wajar saja di tengah banyaknya kasus korupsi kakap yang menumpuk di KPK dan tak jelas arah penuntasannya. Namun, KPK terus melakukan operasi tangkap tangan yang nilai korupsinya disadari oleh publik, tak sebesar yang dilakukan "ikan-ikan besar".
Benarkah ada korelasi antara penangkapan tadi malam, yang notebene tidak menciduk satu pun pejabat negara, dengan munculnya isu skandal pajak keluarga Istana pagi ini?
Wajibnya, rakyat tidak membiarkan satu pun kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara lolos dari pengamatan dan pengawasannya"
Asal-usul yang mengaitkan dengan issue pajak keluarga Presiden itu mengacu pada Tulisan Jakartapost ini
Quote:First family tax returns raises flags
Rendi A. Witular and Hans David Tampubolon, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Wed, January 30 2013, 9:42 AM
An old phrase says nothing in life is certain but death and taxes. At a time when the nexus of power and wealth is viewed with skepticism, a peek into their tax returns might be expected to reveal the financial affairs of Indonesiaâ??s first family.
Just like any other eligible, law-abiding citizens, President Susilo Bambang Yudhoyono and his two sons â?? Maj. Agus Harimurti and Edhie â??Ibasâ?? Baskoro â?? file tax returns.
Documents obtained by The Jakarta Post show Yudhoyonoâ??s 2011 tax returns, submitted in the first quarter of 2012. He earned Rp 1.37 billion (US$143,000) during that year as President, in addition to Rp 107 million in income from royalties.
The validity of these documents was confirmed by sources at the Finance Ministryâ??s taxation directorate general.
The documents further revealed that in 2011 Yudhoyono opened bank accounts worth Rp 4.98 billion and $589,188. The return does not provide specific details for these funds. Presidential spokesman Julian Pasha did not respond to the Postâ??s request for clarification on Tuesday.
The Post was unable to obtain the Presidentâ??s previous tax returns, hence it is not known whether the deposits were a carryover from prior holdings or a new accumulation.
Yudhoyono has been very explicit about the need for citizens to fulfil their tax obligations, including the need for transparency regarding the wealth of officials. â??Letâ??s develop a respectable culture [â?¦] creating a government which is clean, transparent responsive, accountable,â?? he said at the Directorate General of Taxation in 2009 as he submitted his annual tax returns.
Agus, 34, declared in his 2011 returns to have earned Rp 70.2 million in annual income. Agus is an officer with the Armyâ??s Strategic Reserve Command (Kostrad) in Jakarta.
The tax documents also revealed that Agus opened four different bank accounts and a deposit account totaling Rp 1.63 billion. There was no information in the documents as to how the additional income was earned as the section for extra income â?? including that of his wife, fashion model Annisa Pohan â?? was left blank.
Agus has been listed as a taxpayer since 2007, but had not submitted a tax return until 2011.
Ibas explained on behalf of his brother that based on the law only high-ranking military officers were obliged to submit wealth reports.
â??Mas Agusâ?? is currently only a major,â?? he said in his email.
Ibas said that he himself, â??as a public official, in my capacity as a House legislator, have consistently submitted my wealth report to the KPK since 2009 and I have always fulfilled my obligations to submit my annual tax report in line with the law.â??
According to Ibasâ?? 2010 tax return, he earned Rp 183 million as a Democratic Party lawmaker. He also had an investment worth Rp 900 million with PT Yastra Capital, a cash deposit amounting to Rp 1.59 billion and cash equivalents of Rp 1.57 billion.
Ibas did not declare any extra income, such as dividend payments, donations, stocks or investment proceeds. He had total assets of Rp 6 billion as reported in his 2010 tax return, including an Audi Q5 SUV car worth Rp 1.16 billion.
As a legislator, Ibas is required to report his wealth to the Corruption Eradication Commission (KPK), where he declared assets worth Rp 4.42 billion in 2009. In his 2009 tax return, Ibasâ?? assets were valued at Rp 5.18 billion. He declared no additional income from other sources.
Ibasâ?? father-in-law, Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa, had earlier told the Post that â??as father to both of them, I can assure you that there are no discrepancies whatsoever in their tax returnsâ??.
Taxation director general Fuad Rahmany told the Post there should be a rational explanation if any discrepancies were suspected in the tax affairs of the first family.
â??There is no way that the Presidentâ??s family failed to properly fill in their tax returns. They have a special team that thoroughly calculates their tax obligations to ensure accuracy.â??
Fuad also said that the directorate â??does not have the authority to question taxpayers over any mismatch between their bank accounts and their annual earningsâ??.
"Rumor pengalihan isu di balik penangkapan empat orang oleh KPK di Jakarta tadi malam berhembus. Isu yang coba ditutupi, diduga, adalah perkara pajak keluarga orang nomor satu republik ini, keluarga Yudhoyono.
Laporan mengenai dugaan skandal pajak keluarga SBY itu dinaikkan oleh harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post, hari ini. Di halaman versi website dari harian tersebut, diungkap sebagian dokumen pajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua putranya, Mayor TNI Agus Harimurti dan Edhie "Ibas" Baskoro.
Dokumen yang diperoleh oleh The Jakarta Post menunjukkan pendapatan Yudhoyono pada 2011. Dia menerima Rp 1,37 miliar (US$ 143.000) selama tahun itu sebagai Presiden, selain Rp 107 juta dalam pendapatan dari royalti.
Validitas dokumen-dokumen yang diperoleh The Jakarta Post itu dikonfirmasi oleh sumber-sumber di Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen lanjut mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 Presiden Yudhoyono membuka rekening bank senilai Rp 4,98 miliar dan US$ 589.188. Namun, tidak ada rincian spesifik untuk dana tersebut. The Jakarta Post tidak dapat memperoleh data pengembalian pajak Presiden.
Dokumen-dokumen juga mengungkapkan bahwa Agus Harimurti membuka empat rekening bank yang berbeda dan rekening deposito sebesar Rp 1,63 miliar. Tidak ada informasi dari mana penghasilan itu diperoleh. Agus telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2007, namun tidak menyampaikan SPT sampai tahun 2011.
Sedangkan Ibas Yudhoyono, menurut dokumen, sampai 2010 memperoleh Rp 183 juta sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi senilai Rp 900 juta dengan PT Yastra Capital, setoran tunai sebesar Rp 1,59 miliar dan setara kas sebesar Rp 1,57 miliar. Ibas tidak menyatakan setiap penghasilan tambahan, seperti pembayaran dividen, sumbangan, saham atau hasil investasi. Dia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar yang dilaporkan pada tahun 2010, termasuk sebuah mobil Audi Q5 SUV senilai Rp 1,16 miliar. Dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat aset Ibas senilai Rp 4,42 miliar di tahun 2009.
Sejumlah pesan berantai lewat blackberry dan akun jejaring sosial memunculkan isu bahwa ada upaya mengalihkan isu tersebut dengan berbagai cara. Disebutkan pula, ada upaya dari kalangan "internal Istana" untuk mencegah pemuatan laporan investigatif itu hingga menit-menit terakhir sebelum naik cetak.
Dugaan semacam ini wajar saja di tengah banyaknya kasus korupsi kakap yang menumpuk di KPK dan tak jelas arah penuntasannya. Namun, KPK terus melakukan operasi tangkap tangan yang nilai korupsinya disadari oleh publik, tak sebesar yang dilakukan "ikan-ikan besar".
Benarkah ada korelasi antara penangkapan tadi malam, yang notebene tidak menciduk satu pun pejabat negara, dengan munculnya isu skandal pajak keluarga Istana pagi ini?
Wajibnya, rakyat tidak membiarkan satu pun kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara lolos dari pengamatan dan pengawasannya"
Asal-usul yang mengaitkan dengan issue pajak keluarga Presiden itu mengacu pada Tulisan Jakartapost ini
Quote:First family tax returns raises flags
Rendi A. Witular and Hans David Tampubolon, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Wed, January 30 2013, 9:42 AM
An old phrase says nothing in life is certain but death and taxes. At a time when the nexus of power and wealth is viewed with skepticism, a peek into their tax returns might be expected to reveal the financial affairs of Indonesiaâ??s first family.
Just like any other eligible, law-abiding citizens, President Susilo Bambang Yudhoyono and his two sons â?? Maj. Agus Harimurti and Edhie â??Ibasâ?? Baskoro â?? file tax returns.
Documents obtained by The Jakarta Post show Yudhoyonoâ??s 2011 tax returns, submitted in the first quarter of 2012. He earned Rp 1.37 billion (US$143,000) during that year as President, in addition to Rp 107 million in income from royalties.
The validity of these documents was confirmed by sources at the Finance Ministryâ??s taxation directorate general.
The documents further revealed that in 2011 Yudhoyono opened bank accounts worth Rp 4.98 billion and $589,188. The return does not provide specific details for these funds. Presidential spokesman Julian Pasha did not respond to the Postâ??s request for clarification on Tuesday.
The Post was unable to obtain the Presidentâ??s previous tax returns, hence it is not known whether the deposits were a carryover from prior holdings or a new accumulation.
Yudhoyono has been very explicit about the need for citizens to fulfil their tax obligations, including the need for transparency regarding the wealth of officials. â??Letâ??s develop a respectable culture [â?¦] creating a government which is clean, transparent responsive, accountable,â?? he said at the Directorate General of Taxation in 2009 as he submitted his annual tax returns.
Agus, 34, declared in his 2011 returns to have earned Rp 70.2 million in annual income. Agus is an officer with the Armyâ??s Strategic Reserve Command (Kostrad) in Jakarta.
The tax documents also revealed that Agus opened four different bank accounts and a deposit account totaling Rp 1.63 billion. There was no information in the documents as to how the additional income was earned as the section for extra income â?? including that of his wife, fashion model Annisa Pohan â?? was left blank.
Agus has been listed as a taxpayer since 2007, but had not submitted a tax return until 2011.
Ibas explained on behalf of his brother that based on the law only high-ranking military officers were obliged to submit wealth reports.
â??Mas Agusâ?? is currently only a major,â?? he said in his email.
Ibas said that he himself, â??as a public official, in my capacity as a House legislator, have consistently submitted my wealth report to the KPK since 2009 and I have always fulfilled my obligations to submit my annual tax report in line with the law.â??
According to Ibasâ?? 2010 tax return, he earned Rp 183 million as a Democratic Party lawmaker. He also had an investment worth Rp 900 million with PT Yastra Capital, a cash deposit amounting to Rp 1.59 billion and cash equivalents of Rp 1.57 billion.
Ibas did not declare any extra income, such as dividend payments, donations, stocks or investment proceeds. He had total assets of Rp 6 billion as reported in his 2010 tax return, including an Audi Q5 SUV car worth Rp 1.16 billion.
As a legislator, Ibas is required to report his wealth to the Corruption Eradication Commission (KPK), where he declared assets worth Rp 4.42 billion in 2009. In his 2009 tax return, Ibasâ?? assets were valued at Rp 5.18 billion. He declared no additional income from other sources.
Ibasâ?? father-in-law, Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa, had earlier told the Post that â??as father to both of them, I can assure you that there are no discrepancies whatsoever in their tax returnsâ??.
Taxation director general Fuad Rahmany told the Post there should be a rational explanation if any discrepancies were suspected in the tax affairs of the first family.
â??There is no way that the Presidentâ??s family failed to properly fill in their tax returns. They have a special team that thoroughly calculates their tax obligations to ensure accuracy.â??
Fuad also said that the directorate â??does not have the authority to question taxpayers over any mismatch between their bank accounts and their annual earningsâ??.
sementara itu pakar komunikasi politik UI Prof Tjipta Lesmana sebagaimana yang dikutip oleh PesatNews, dijadikannya Presiden PKS sebagai tersangka oleh KPK sebagai anti klimaks buat partai yang berslogan bersih peduli itu. Di sisi lain, ia menyayangkan KPK tidak mampu menuntaskan kasus yang lebih besar seperti skandal Century, kasus BLBI dan sebagainya.
“KPK bisa dipengaruhi (penguasa), contohnya Bank Century kok gak bisa diselesaikan. Dugaan SBY ngemplang pajak keluarga dan kasus Century tak tertarik buat KPK untuk menindaklanjutinya. Kenapa KPK tak terangsang untuk masuk memeriksanya. Begitu ada kasus Luthfi Hasan ini semuanya lenyap. Kasus Bank Century, Hambalang, lenyap. Apa ini untuk pengalihan isu,” paparnya.
Ia mengakui otoritas untuk menentukan dua barang bukti untuk menjadikan orang sebagai tersangka itu kewenangan KPK. “Tapi seharusnya KPK juga harus serius perhatikan suara masyarakat. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti, kasus PON, Hambalang dan lainnya. Coba KPK lakukan penyelidikan serius. Lha karena ini kurang, timbul kecurigaan, ada kasus yang cepat (ditangani), tapi ada yang diulur,” bebernya.
Tanggapan KPK atas tudingan pengalihan isu
Namun, Jurubicara KPK Johan Budi mengelak adanya tudingan bahwa dijadikan tersangka Presiden PKS ini adalah untuk pengalihan isu terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan penguasa. “Tugas KPK bukan pengalih isu, apa gunanya mengalihkan isu. Impor daging ini berkaitan dengan ketahanan pangan, berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga menjadi prioritas KPK,” sebagaimana yang dilansir oleh Pesat News.
Terkait hal ini Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi berpendapat Status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Presiden PKS, menurutnya, hal ini mungkin tindaklanjut dari KPK yang telah menyadap pembicaraan antara Luthfi Hasan Ishaq sebagai Anggota DPR RI dengan politisi PKS Suswono yang menjadi Menteri Pertanian. Sebagaimana dimuat sebuah media massa, lanjut Muhtadi, keduanya melakukan pembicaraan soal meloloskan impor daging sapi dengan imbalan fee.
Kabarnya, kata dia, ada importir daging sulit mendapatkan tender proyek apabila melalui jalur prosedur yang benar. “Importir yang lewat prosedur benar malah tak dapat proyek (tender) dari kementerian. Ini akibat ada bisnis rente dari parpol,” duganya pula.
Apa parpol mengeruk uang di kementerian menjelang pemilu? “Kabinet SBY ini melanggengkan kabinet sebelumnya, yang bertopang di dua kaki, kaki politisi dan kaki teknokrat. Yang makro dikasih ke teknokrat. Yang bersifat mikro dipegang menteri dari parpol,” jawab Muhtadi.
Karena itu, ia tidak terlalu kaget apabila Presiden PKS ditetapkan sebagai tersangka oleeh KPK dalam kasus impor damaging sapi. Hanya saja, ia menyarankan agar Luthfi segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS, meniru Arifinto yang mundur sukarela setelah ketahuan melihat gambar porno saat sidang paripurna DPR. “Luthfi harus mundur karena statusnya sebagai tersangka, apalagi belum ada ceritanya status tersangka bisa lolos dari KPK,” tuturnya.
Ia melihat sekarang ini sulit mencari parpol yang bersih. “Sekrang cari parpol yang bersih seperti cari air di gurun pasir. Makanya orang-orang yang besih harus didorong masuk ke parpol, agar jangan sampai parpol dibajak oleh orang yang jahat!” serunya.
Dan Burhanuddin Muhtadi juga berharap sistem pengadaan dana partai politik (parpol) harus transparan dan tidak merampok uang negara (APBN) melalui Kementerian ataupun DPR.
“Korupsi partai politik akibat biaya politik yang tinggi yang membuat seseorang yang baik sekalipun begitu masuk dalam parpol akan jadi setan. Ibaratnyaa, malaikat pun kalau masuk parpol, bisa jadi setan,” ujar Muhtadi saat tampil di sebuah staisun TV swasta, Kamis (31/1/2013) pagi.
Terlebih lagi, menurutnya, menjelang Pemilu 2014 sekarang ini parpol berlomba mencari dana untuk kebutuhan logistiknya. “Parpol akan jor-joran mengisi logistik, jabatan menteri dijadikan ajang cari dana parpol. Kementerian jadi sapi perahan,” duga peneliti LSI ini.
Ia menyayangkan, SBY yang terpilih sebagai Presiden pada periode kedua masih saja menempatkan orang-orang parpol sebagai menteri, bukan kabinet profesional. “SBY yang terpilih di periode kedua satu putaran dengan modal politik yang besar, kenapa harus tunduk pada partai koalisi. Menteri rata-rata orang partai, ini penyakit lama, menteri jadi sumber pemasokan (dana) utama untuk partai,” sesalnya.
Apabila budaya menjadikan kementerian sebagai sapi perahan atau mesin ATM parpol maka tetap saja akan sulit membrantas korupsi di negeri ini “Kalau kasus ini berlanjut dan tak ada bedanya antara satu dengan lain, terus terjadi ketamakan dan penggarongan, maka akan jadi bencana besar bagi bangsa ini,” tutur Muhtadi.
