193 anggota majelis memberikan suara 138 berbanding 9 dengan 41 suara abstain untuk resolusi yang memungkinkan Palestina untuk bergabung dengan badan-badan PBB dan menandatangani perjanjian internasional.
Presiden Palestina dari faksi Fatah, Mahmud Abbas, mendapat tepuk tangan meriah pada sidang hari Kamis, karena saat PBB mengakui Palestina sebagai sebuah negara non-anggota PBB, dan berstatus sebagai negara pengamat, demikian pemberitaan alarabiya.net.
"Majelis Umum hari ini untuk mengeluarkan sertifikat kelahiran realitas Negara Palestina," kata Abbas dihadapan wakil dari 193 bangsa.
Abbas mengatakan pemberian status Palestina adalah "kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua-negara," yang dianggap bisa memberikan solusi antara Palestina dan Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas kritiknya kepada Israel dalam pidatonya di PBB pada hari Kamis sebagai pidato yang "bermusuhan dan beracun", dan penuh "propaganda palsu."
"Resolusi PBB tidak akan menganugerahkan kenegaraan pada Otoritas Palestina," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor. Diplomat itu mengatakan bahwa Palestina menjadi negara pengamat non-anggota di PBB "akan menempatkan rintangan lebih lanjut dan prasyarat untuk negosiasi dan perdamaian."
Amerika Serikat, sekutu setia Israel, telah meluncurkan kampanye agresif terhadap pengakuan ini sebelumnya, memperingatkan bahwa pemungutan suara akan bertentangan bagi perundingan perdamaian baru yang bertujuan mengakhiri konflik selama beberapa dekade.
"Resolusi hari ini disayangkan dan kontraproduktif menempatkan kendala lebih lanjut dalam jalan menuju perdamaian. Itulah mengapa Amerika Serikat sebagai menentangnya," kata Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, di Majelis Umum PBB pada hari Kamis.
Amerika Serikat dan Israel berada di antara sembilan negara yang menolak dukungan global untuk resolusi memberikan status Palestina sebagai negara non-anggota pengamat di PBB.
Keberhasilan Palestina disahkan menjadi Negara Peninjau di PBB, Kamis (29/11/2012) di New York, tidak terlepas dari peran Indonesia. “Indonesia bukan hanya mendukung, tetapi ikut memprakarsai resolusi tersebut dengan beberapa negara lainnya, sebagai ko-sponsor,” kata Menlu RI Marty Natalegawa, Jumat (30/11/2012).
Resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan Palestina sebagai Negara Peninjau didukung oleh 138 negara, dengan 9 negara menolak dan 41 negara mengambil posisi abstain. Presiden Mahmoud Abbas datang langsung ke Markas Besar PBB di New York untuk menyampaikan keinginan Palestina tersebut menjadi Negara Peninjau.
Menlu Indonesia :Dunia tidak boleh lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung lama
“Pengesahan Palestina menjadi Negara Peninjau di PBB memiliki simbol politik yang sangat penting dalam diplomasi,” tambah Marty.
Dengan pengesahan tersebut, Palestina diakui sebagai negara oleh masyarakat internasional dan memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organ PBB.
Dalam pernyataan yang disampaikan Menlu RI pada kesempatan pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan sekali lagi bahwa masyarakat internasional harus mengambil langkah nyata bagi upaya mewujudkan hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
“Waktunya telah tiba bagi masyarakat Internasional untuk melakukan tindakan yang benar. Dunia tidak boleh lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung lama," tegas Marty, dalam siaran persnya yang dilansir Rakyat Merdeka.
Indonesia menyampaikan bahwa meskipun terdapat berbagai rintangan yang besar oleh kekuatan penjajah, rakyat Palestina telah membangun dan memiliki kemampuan untuk berperan sebagai sebuah negara. Untuk itu, tidak ada alasan masyarakat internasional menolak permohonan Palestina menjadi Negara Peninjau. Bahkan Indonesia juga menyampaikan agar aplikasi Palestina menjadi anggota penuh PBB dapat segera terwujud.
“Keanggotaan Penuh Palestina di PBB sesuai dan konsisten dengan visi “two-State solution,” ucap Marty.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk memulai kembali proses perundingan damai, termasuk dihentikannya pembangunan pemukiman Israel yang tidak sah dan penghukuman kolektif yang tidak berperikemanusiaan.
Di saat yang sama Indonesia juga menegaskan arti penting dialog yang dilakukan di antara rakyat Palestina
Disambut Rakyat Gaza dengan Suka Cita
Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (29/11/2012), memberikan suara bulat mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan dunia internasional ini langsung disambut Rakyat Palestina di Gaza dengan berpesta.
Gaza, sebagai urat nadi negara Palestina, Jumat (30/11/2012) dini hari sekitar pukul 00.30 waktu setempat mendadak berubah. Masyarakat Gaza tumpah ke jalan tak lama setelah Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas diakui sebagai negara di Sidang Umum PBB. Warga merayakan penetapan Palestina layaknya perayaan malam tahun baru di Jakarta.
Ribuan warga tumpah ke jalan. Sebagian dari mereka membawa mobil dan membunyikan klakson sepanjang perjalanan menuju pusat kota. Bunyi petasan terdengar di mana-mana. Warga Gaza long march di jalan-jalan pusat kota. Mereka membawa spanduk dan bendera yang beragam warna.
Bendera kuning Fatah mendominasi jalanan Gaza. Namun tak sedikit pula bendera hijau Hamas berkibar. Selain kedua bendera itu, ada pula bendera warna merah. Tak tampak ada perbedaan, semua warga Gaza larut dalam euforia.
Salah seorang warga bernama Husein menyebut kemenangan ini bukan hanya kemenangan Fatah ataupun Hamas. Ini adalah kemenangan seluruh Palestina.
"Bukan hanya Fatah, ataupun Hamas, ada juga partai lain yang larut dalam kegembiraan ini. Tak ada perbedaan, ini adalah kemenangan seluruh Palestina," ujar Husein dengan bahasa Inggris yang terbata-bata.
Euforia tak hanya terjadi di Gaza. Perayaan yang lebih meriah terjadi di Ramallah, Ibu Kota Tepi Barat. Seluruh Palestina menyambut penetapan PBB ini. Meskipun bukan merupakan anggota penuh sekarang Palestina dapat bergabung dengan badan-badan PBB dan berpotensi bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini merupakan langkah maju diplomasi Palestina untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan.[muslimdaily/hidayatullah]
.*
