Selain anggaran sudah digelontorkan triliyunan rupiah untuk mengatasi banjir namun hingga sekarang tidak menghasilkan apa-apa, toh Jakarta masih banjir. seakan anggaran yang dipakai tidak memiliki dimensi apapun atau beban tanggung jawab, belum lagi korban yang tewas.
Lagi-lagi jika Jakarta banjir masyarakat miskin yang tinggal dipinggiran alur sungai Ciliwung selalu diseret dalam memberi kontribusi penyebab banjir karena dianggap membuang sampah sembarangan dan tak sedikit membahasakan mereka dengan istilah perlu dirobah watak masyarakatnya.
Disamping itu apakah banjir sekarang ini dapat disebut bencana alam? Karena jika diamati banjir Jakarta di awal tahun 2013 hanya disertai hujan biasa walaupun durasinya sedikit agak panjang, namun tidak disertai badai maupun topan sekaligus bukan hujan salju seperti kebanyakan negeri-negeri Eropa dan Amerika. Singkatnya pemerintah DKI dan pusat harus lebih wajar dalam menyikapi dan terbuka.bukankah banjir yang menimpa Jakarta adalah kesalahan menata sistem pengendalian sungai dan laut yang tidak terintegrasi dengan daratan?
Perlu diamati bahwa wilayah jabotabek itu indah berkat anugerah maha kuasa bagaimana tidak, secara alami wilayah Jabotabek dihiasi oleh gunung dan laut yang keduanya tidak menjadi ancaman bagi masyarakatnya, belum lagi laut dan gunungnya memberi kehidupan bagi rakyat jakarta contoh sederhana air gunung mengalir ke jakarta dan hasil laut dapat dinikmati belum lagi sinar matahari yang terus terbit dan terbenam dalam ruang waktunya tanpa mengenal beraneka musim seperti di kota-kota lain.tinggal bagaimana kita menata jakarta aja.
Kemudian setiap Jakarta banjir tak sedikit orang yang menamakan dirinya pakar sejarah dan pengamat tata kota berbicara di media terkait hikayat banjir Jakarta, ngak tau maksud dan tujuannya apa, terkesan banjir ini bukanlah dosa pemerintah melainkan sudah memang begitulah sifat Jakarta agar masyarakat disuruh menerima apa adanya tanpa ada sedikit kecurigaanpun pada pemerintah sebagai penanggung jawab utama menata dan mengolah negara.
Akibatnya pemerintah dengan gampangnya mengeluarkan angka dalam pengendalian banjir, seandainya rakyat balik bertanya biaya anggaran yang lalu apa hasilnya? tidak menutupi kemungkinan isu pakar sejarah dan pemerhati tata ruang kota yang dimuat hampir semua media dipakai pemerintah sebagai payung agar tidak dihujat oleh rakyat.
Anehnya lagi jika pemerintah DKI berkoordinasi dengan propinsi yang terkait dengan banjir misalkan Jawa Barat selalu terkendala oleh batas wilayah, pasalnya banjir Jakarta bukan banjir di Jawa Barat dan disini timbul pertanyaan dimana fungsi negara.
sementara di era pemerintahan penjajah profesor Herman Van Breen bisa meletakkan tangannya di wilayah Jawa Barat dengan membangun bendungan Katulampa.
Saran
Pertama pemerintah pusat yaitu presiden harus mengeluarkan surat pembentukan tim independen penuntasan banjir Jabodetabek dengan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah maupun swasta.
kedua anggaran yang dikeluarkan harus bersumber dari APBN.
ketiga setiap kontraktor yang menjalankan penuntasan banjir Jabodetabek harus memberikan garansi sistem yang kelak dibangunnya.
Atau pemerintah indonesia belajar dengan mesir contohnya pada tahun 1960 presiden mesir Jamal Abdul Nasir mengambil langkah kongkrit dalam menghadapi banjir akut yang sudah ribuan tahun menimpa mesir dengan menunjuk rusia sebagai pelaksana projek hingga terbangun bendungan raksasa yang dikenal dengan Aswan sekaligus waduknya hingga menghasilkan PLTA (pembangkit listrik tenaga air) hingga saat ini.
Sumber
